Penentuan dan pengangkatan rektor perguruan tinggi negeri diusulkan langsung akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, bukan lagi wewenang Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sehingga ke depan diharapkan pelantikan rektor bisa dilaksanakan di Istana Negara.
"Penentuan rektor akan diambil langsung Pak Presiden, tidak boleh Mendikti. Ini yang kami usulkan, syukur bisa di Istana pelantikannya, karena apapun peran perguruan tinggi (PT) sangat sentral untuk membangun bangsa ini semakin baik," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat pimpin upacara peringatan hari lahirnya Pancasila di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Menurut Tjahjo, masalah ini telah dikoordinasikan Setkab dan Mensesneg kepada Mendikti. Diharapkan nanti ketika menentukan rektor, wajib berkonsultasi dengan Presiden.
"Ini supaya dalam upaya menentukan rektor, Mendikti konsultasi dengan Presiden. Ini saya kira hal yang ingin kami bangun dalam upaya wujudkan kebersamaan kita," katanya di hadapan 63 perwakilan perguruan tinggi yang turut diundang Kemendagri.
Menurut Tjahjo, ada kekhawatiran masuknya ideologi selain Pancasila dalam perguruan tinggi. Karena itu, dia juga menggandeng puluhan perguruan tinggi ini supaya lebih menjaga nilai-nilai Pancasila di seluruh daerah Indonesia.
"Momen ini oleh Kemendagri kami manfaatkan untuk ajak semua perguruan tinggi negeri dan swasta untuk ada MoU dan semua sepakat yang intinya bagaimana membumikan Pancasila dalam setiap kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan perguruan tinggi," kata Tjahjo. (viva)
sumber : http://www.umatuna.com